JAKARTA, KOMPAS - Ketiadaan sistem jaminan sosial membuat kesehjahteraan warga lanjut usia di Indonesia amat rendah. Tanpa perbaikan segera, kondisi itu akan menjadi beban besar masyarakat dan negara seiring lonjakan warga lanjut usia yang mencapai 41 juta jiwa pada 2030 atau setara total jumlah penduduk Jawa Barat saat ini.
HelpAge International menempatkan Indonesia pada peringkat ke 71 dari 96 negara yang disurvei dalam Indeks Warga Lanjut Usia Global. Posisi itu lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Hal itu dipicu buruknya jaminan pendapatan dan kondisi kesehatan warga lanjut usia. Indonesia hanya unggul di kriteria lingkungan mendukung. "Pembangunan tidak menyentuh warga lanjut usia," kata Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Univesitas Padjajaran, Nunung Nurwati saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/10).
Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi mengatakan, di Indonesia sebenarnya tak hanya warga lanjut usia yang kesejahteraannya rendah. Penduduk produktif pun bernasib sama.
Warga lanjut usia saat ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia 1980-1990 saat ekonomi tumbuh pesat. Pada 2010, jumlah warga lanjut usia Indonesia baru 18 juta jiwa atau 7,5 persen dari jumlah total penduduk.
Namun, pada 2030, jumlahnya akan naik lebih dari dua kali jadi 41 juta jiwa atau 13,5 persen dari total populasi. Mereka ialah warga produktif penggerak ekonomi bangsa saat ini. Jumlah mereka akan melonjak seiring berakhirnya bonus demografi Indonesia.
Tak bekerja
Menurut Sonny, warga lanjut usia memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan orang lanjut produktif. Mereka umumnya tak bekerja, tetapi tetap konsumtif. Kesehatan mereka rendah, muncul penyakit degeneratif sebagai dampak turunnya kondisi fisik.
Namun, belum ada sistem jaminan sosial bagi semua warga lanjut usia. HelpAge menyebut hanya 8,1 persen warga di atas 65 tahun yang punya pensiun. Angka itu dinilai Sonny wajar karena berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/Polri.
Rendahnya warga yang punya pensiun karena mayoritas warga bekerja di sektor informal yang tak punya jaminan pensiun. Bahkan, sejumlah pekerja sektor formal tak ada jaminan pensiun. "Kini mulai digagas BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Namun, jaminan yang dicakup baru bagi pekerja formal," ujarnya.
Jaminan kesehatan yang akan diberlakukan menyeluruh pada 2019 masih berproses. Mereka yang miskin dijamin pemerintah, tetapi warga lansia yang mampu harus membayar iuran sendiri.
Sonny mengatakan, tak adanya jaminan hari tua mendorong sebagian orang punya banyak anak. Harapannya, anak itu yang akan merawat mereka di hari tua.
Selain itu, menurut Nunung, sebagian warga menganut nilai dan filosofi merawat orangtua. Nilai itu membuat indeks dukungan lingkungan bagi warga lanjut usia di Indonesia tinggi.
Sejumlah kemudahan telah diberikan pemerintah, seperti diskon biaya transportasi, pemberian KTP seumur hidup, dan pembangunan taman warga lanjut usia di sejumlah daerah.
"Pemberdayaan keluarga penting. Sebab, keluarga adalah tempat terbaik bagi warga lansia," katanya. Jika keluarga perawat warga lansia miskin, lingkungan sekitar harus ikut terlibat.
Nunung dan Sonny mengatakan, jika pemerintah ingin memberdayakan warga lanjut usia, karakter khusus mereka perlu diperhatikan. Mereka bisa dilibatkan dalam pekerjaan yang tak butuh kekuatan fisik dan tidak membuat mereka bersaing dengan kelompok produktif. Kebijaksanaan dan pengalaman mereka bermanfaat bagi bangsa.
Namun, sebagian warga lanjut usia tetap harus bekerja fisik karena kemiskinan dan pendidikan rendah. (MZW)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar